Hearing di DPRD, Wali Murid Anggap Komite SMA/SMK Tak Dukung Program Gratis Pemerintah

0

BENGKULU, terUpdate – Dewan Provinsi Bengkulu gelar hearing bersama Forum Komite Sekolah SMA/SMK dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Pada hearing ini Komite sekolah dinilai seakan tidak mendukung adanya program SPP gratis dari pemerintah Provinsi Bengkulu.

Seperti yang disampaikan Salah satu wali murid siswa sekolah Supratman, M. Si, ia menyebutkan sebaiknya Komite Sekolah dibubarkan saja. Karena secara tidak langsung apa yang diperjuangkan pihak komite itu bukan menyuarakan kepentingan orang tua siswa, melainkan pihak sekolah.

“Apalagi ini berkaitan dengan program SPP gratis yang dicanangkan pemerintah, seharusnya itu didukung penuh agar terwujud. Giliran ada sekolah mewajibkan siswanya membeli buku, FKK malah tak bergeming. Padahal untuk buku siswa, sudah ada dana BOS,” ucapnya.

Selain itu, tambahnya, sekolah yang mewajibkan siswanya membeli seragam melalui sekolah, yang kadang harganya tidak masuk akal. Pasti komite juga diam saja, dengan kondisi sulit di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, seharusnya pihak komite sekolah itu juga lihat kondisi para orang tua siswa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Eri Yulian Hidayat, M.Pd

 

Kadis Dikbud Provinsi, Dr. Eri Yulian Hidayat mengungkapkan, permintaan forum komite SMA/SMK/MA bersifat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi jangan sampai melangkahi aturan yang berlaku.

“Itikad baik pihak Komite Sekolah ingin membantu biaya pendidikan itu boleh-boleh saja. Tetapi untuk keputusan diperbolehkan berasal dari sumbangan pihak ketiga atau dibiayai dana APBD, harus dibahas dulu regulasinya,” ucapnya.

Ketua Forum Komite Sekolah SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta Provinsi Bengkulu, Achmad Tarmizy Gumay, SH, MH mengatakan, dikhawatirkan ketika SPP gratis, sekolah tidak bisa melakukan kegiatan.

“Kegiatan sekolah terbatas jika semuanya gratis. Jadi jangam salahkan juga sekolah jika sekolah tidak memiliki kegiatan,” ujarnya.

Maka itu, untuk menutupi kekurangan operasional sekolah itulah seperti apa penanggulangannya. Kalau memang Pemprov mau menanggulangi, tentunya harus disiapkan dalam APBD Provinsi.

“Sebaliknya pada saat melalui sumbangan pihak ketiga sepeti selama ini, secara tidak langsung bertentangan dengan program Pemprov,” ungkapnya.

Dalam hearing tadi, sambungnya, pihaknya meminta solusi. Baik dari eksekutif ataupun legislatif. Mengingat program SPP gratis itu pasti berdampak pada keuangan sekolah.

“Terutama untuk mengejar target-target pendidikan. Jangan giliran target tidak tercapai, malah sekolah yang disalahkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi, Dempo Exler, S.Ip, M.Ap menerangkan, pihaknya berharap biaya pendidikan itu benar-benar gratis. Namun dengan adanya berbagai usulan dari forum komite sekolah tadi, maka akan dibahas dulu bersama eksekutif.

“Akan kita bahas dulu, apalagi jika di APBD tidak dianggarkan,” singkat Dempo.(red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.