Pandangan Fraksi DPRD Bengkulu Utara Atas Raperda Bantuan Hukum Masyarakat

0

BENGKULU UTARA, newsikal.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Utara menyepakati untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bantuan Hukum masyarakat miskin. Kesepakatan itu diputuskana saat rapat Paripurna Dewan dengan agenda pandangan umum fraksi, Selasa (5/3/2024).

Ketua DPRD BengkuluUtara Sonti Bakara mengatakan Paripurna kali ini untuk mendengarkan pandangan umum fraksi atas nota penjelasan Bapemperda terkait Raperda Bantuan Hukum masyarakat miskin.

Pandangan fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Hotman Sihombing menyatakan bahwa Raperda ini tidak boleh menjadi hambatan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses terhadap bantuan hukum.

“Raperda ini harus menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak mampu namum membutuhkan bantuan pendampingan hukum,” katanya.

Senada dengan fraksi PDI- Perjuangan, Fraksi Gerindra yang dibacakan Agus Riayadi mengatakan raperda ini harus mengacupada undang-undang nomor 16tahun 2011 tentang bantuan hukum.

“Semoga Raperda ini memberikan dampak positi bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Seluruh fraksi DPRD Bengkulu Utara menyatakan setuju untuk raperda ini dilanjutkan pembahasanya dengan memperhatikan masukan dan catatan-catatan yang disampaikan setiap fraksi. (ADV)



Leave A Reply

Your email address will not be published.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.