Perbaiki Layanan Publik, Model Kelembagaan Akan Dievaluasi

0

BENGKULU, terupdate.id – Merumusan kebijakan kelembagaan pemerintah daerah dalam sektor energi sumber daya mineral, penanaman modal, keluarga berencana (KB), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta statistik dan persandian, Kementerian Pendayaguaan Aratur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melaksanakan kunjungan lapangan ke Provinsi Bengkulu.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto mengatakan, era gloalisasi ini banyak dihadapkan berbagai tantangan bersifat regional, nasional maupun internasional. Sehingga menuntut adanya penyelengaraan pemerintah secara efisien dan efektif yang memiliki keungulan kompetitif sesuai dengan tuntutan dan kepuasan masyarakat.

“Dengan dipilihnya Provinsi dan Kota Bengkulu sebagai fokus sampel kebijakan pemerintah daerah, diharapkan dapat menjadi moment pembahasan yang konfrehensif dalam mengevaluasi indikator teknis urusan pemerintahan yang ditentukan,” jelas Gotri Suyanto pada Pembukaan Rapat Pengisian Daftar Isian Urusan Pemerintah Provinsi dan Kota Bengkulu Bersama KemenPAN-RB, di Ruang Pola Provinsi Bengkulu, di Ruang Pola Provinsi Bengkulu, Selasa (08/05/2018).

Menurut Anggota Tim Teknis Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB Halilul Khairi, pembentukan kelembagaan adalah mesin pengerak pelaksaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan dibidang kelembagaan, khususnya melalui urusan pemerintahan yang direferensikan dengan tipelogi perangkat daerah dan hendaknya dapat mewakili masing-masing potensi daerah khususnya bagi yang ada di Provinsi Bengkulu.

“Sekarang 100 persen birokrasi di Indonesia masih menggunakan model birokrasi mesin karena seluruh pelakunyan adalah fungsional yang bekerja secara mandiri dan otonom,” kata Halilul.

Hal senada juga disampaikan Erni Herawati yang juga merupakan Anggota Tim Teknis Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB. Menurutnya, ada beberapa program kementerian yang khusus melakukan evaluasi kelembagaan guna meningkatkan pelayanan publik, seperti pengembangan model kelembagaan sesuai substansinya.

“Kita akan mencoba membuat model kelembagaan perangkat daerah yang memperhatikan karakteristik dari pemerintah sendiri, baik secara substansi maupun urusannya,” ungkap Erni.



Leave A Reply

Your email address will not be published.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.